Komisi I DPR RI desak pemerintah beri prioritas pada pembangunan kekuatan maritime guna mengamankan wilayah perbatasan. Selain itu, DPR juga meminta adanya peningkatan koordinasi antar badan-badan yang memiliki kewenangan untuk mengelola perbatasan.

            "Komisi I DPR RI menggarisbawahi arti penting kekuatan maritim yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah laut. Oleh karenanya kami mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan kekuatan maritim yang didukung oleh infrastruktur dan Alutsista yang memadai," ujar Ketua Komisi I, Mahfudz Siddik (F-PKS) membacakan kesimpulan saat rapat kerja Komisi I DPR RI dengan MenkoPolhukam Djoko Santoso, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Kepala BIN Sutanto, Mendagri Gamawan Fauzi dan Irwasum Mabes Polri Nanan Sukarna, Selasa Malam (31/8).

            Mahfudz juga mengungkapkan jika pihaknya mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) serta mengkaji ulang berbagai UU sektoral terkait dengan pengamanan maritim.

Kemudian, Komisi I juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan segmen-segmen wilayah laut yang masih belum terselesaikan dengan mengedepankan harkat, martabat bangsa dalam waktu tertentu.

Sementara itu, Sidharto Danusubroto (F-PDIP) menuturkan jika Maritime power Indonesia telah gagal menjagal kedaulatan negara dengan terbukti masih banyaknya pelanggaran - pelanggaran.

“Kalau kita mengacu ke spirit UU 32 yang mengacu pada UNCLOS, maka disitu jelas bahwa maritim kita harus dibangun agar tidak dilecehkan negara lain,” tuturnya.

Menghadapi kelakuan-kelakuan yang kurang ajar dari Malaysia, tandas Sidharto, ibaratnya mereka memakai diplomasi dua kaki. “Kalau ada perlunya dia bilang kita ini negara serumpun, tapi kalau tidak perlu maka dikatakan bahwa kita ini Indon (budak). Bagaimana pemerintah menghadapi ini?,” tanyanya.

Oleh sebab itu, jika diperlukan pihaknya mendesak untuk gelar pasukan TNI di perbatasan Serawak, Sabah atau di wilayah klaim mana saja tempat nelayan mencari nafkah. Sebab, nelayan Malaysia juga dikawal oleh Marine Police.

Adanya pengawalan menurut Sidharto menandakan negara menjaga warga negaranya. “Kenapa kita tidak mengawal nelayan kita. Sekarang kita tidak bisa lagi bilang ini dadaku mana dadamu. Tapi kalau zero enemy, million  friends, lupakanlah,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan, Menko Polhukan Djoko Suyanto menghargai adanya perhatian politisi dalam masalah ini. soal keprihatinan perlakuan, nasionalisme kadarnya sama, tapi memang yang pola, cara dan pendekatannya yang berbeda.

“Kami di pemerintahan termasuk Konjen itu harus terarah dan terukur, bagaimana tiga petugas kita bisa kembali pulang. Saya prihatin kalau dikesankan pemerintah lemah dalam mengatasi tau menyelesaikan permasalahan ini.,” tandasnya.

Koordinasi itu mudah diucapkan, tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang sulit, saya setuju dengan pernyataan itu. Koordinasi di Bakorkamla itu secara periodik sebulan sekali, seminggu sekali kalau diperlukan. Dalam koordinasi accidentil, semua menteri hadir. Kita sudah sepakati dan semua sudah tahu sebenarnya. (da)